Pada saat persidangan, seluruh ahli waris tersebut hadir. Ketika ada yang tidak dapat hadir, dapat dikuasakan secara insidentil kepada ahli waris lain.
Temukan definisi istilah-istilah hukum secara free of charge dan tepercaya dari peraturan perundang-undangan
Dalam hukum Indonesia, wanprestasi didefinisikan sebagai keadaan dimana debitur tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perikatan, baik yang timbul karena perjanjian maupun karena undang-undang.
Mengutip laman Kemenkeu, definisi resmi wanprestasi ialah tindakan yang tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian awal yang dibuat oleh kreditur dengan debitur.
RHP Regulation Firm adalah sebuah firma hukum yang sudah memiliki banyak pengalaman dalam bidang litigasi, dilihat dari banyaknya kasus yang telah ditangani dan juga RHP Regulation Firm juga memiliki beberapa Attorney yang telah memliki pengalaman baik dalam litigasi maupun non litigasi dan company legislation
Online System Platform belajar hukum terbaik secara on the net dan fleksibel dengan materi dan pengajar yang berkualitas, serta kemudahan waktu belajar.
Oleh karena itu, untuk dapat menilai apakah suatu wanprestasi termasuk sebagai penipuan atau masalah keperdataan, maka harus dilihat apakah perjanjian tersebut didasari atas iktikad buruk/tidak baik atau tidak.
Kami membantu perusahaan dari skala kecil untuk meningkatkan usahanya tertama terkait aspek authorized maupun aspek pengembangan bisnis
Setelah bayar kita diberi kwitansi pembayaran dan Nomor sidang. Kita akan menunggu panggilan melalui telpon untuk sidang, kurang lebih 2 minggu setelah pendaftaran.
Pihak yang dirugikan oleh PMH dapat menuntut ganti rugi berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata. Konsekuensi hukum PMH tidak hanya berupa kompensasi finansial tetapi juga dapat mencakup perintah untuk menghentikan tindakan yang melanggar atau pemulihan keadaan sebelum terjadi pelanggaran.
Temukan definisi istilah-istilah hukum secara gratis dan tepercaya dari peraturan perundang-undangan
Salah satunya yaitu kurangnya rasa tanggung jawab, ketidaksanggupan memenuhi kewajiban atau komitmen yang telah dibuat, tidak mau mengambil risiko, sampai dengan berubah pikiran.
Apabila ia tidak dapat membuktikan bahwa hal tidak dilaksanakan atau tidak pada waktu yang tepat dilaksanakannya perjanjian itu pun tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, kesemuanya itupun jika itikad buruk tidaklah ada pada pihaknya.”
Keinginan klien yang menghendaki layanan hukum kami pada umumnya RUPS didasarkan atas rekomendasi dari klien kami terdahulu yang merasa puas atas pelayanan hukum yang telah kami berikan.